Tuesday, September 16, 2014
Saturday, September 13, 2014
Subsidi Habis di Knalpot (mobil pribadi)
Siang itu, komedian Tukul Arwana menepikan mobilnya di sebuah Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU). "Wah," ujar Tukul sambil geleng-geleng, seperti melihat ada yang janggal. Rupanya dia melihat sebuah mobil Alphard berwarna hitam metalik yang sedang isi bensin bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium.
"Wah-wah menyedihkan sekali," ujar Tukul sambil turun dari mobil dan menghampiri sang pemilik mobil Alphard itu.
"Eh mas Tukul ada apa ya?" ujar sang pemilik mobil menyapa Tukul yang lewat di depan mobilnya.
"Mobil mewah begini kok pakai bensin Premium?" ujar Tukul dengan nada ketus
"Pakai bensin Premium saja kan bisa jalan, Mas."
"Wah kalau gitu nggak peduli sama mobilnya dan nggak peduli sama bangsa dan negara. Mengharukan!" tutup Tukul. Sejurus kemudian, muncul logo Pertamax dibarengi tulisan "Pertamax lebih baik."
Demikian Tukul Arwana dalam iklan televisi yang dibuat Pertamina untuk kampanyekan, lebih tepatnya sebuah sentilan, kepada kalangan menengah ke atas yang masih hobi mengisi Premium (BBM bersubsidi), agar membeli Pertamax (BBM non-subsidi) untuk mobilnya. Agaknya iklan kampanye yang disiarkan di berbagai stasiun televisi beberapa tahun lalu ini, perlu lebih sering ditayangkan lagi saat ini. Pasalnya, subsidi BBM yang salah sasaran ini jadi salah satu 'gara-gara utama' soal BBM belakangan ini.
Beberapa bulan yang lalu ramai perdebatan soal peraturan pembatasan subsidi untuk BBM jenis Solar berdasarkan waktu-waktu tertentu. Tak lama berselang, ramai muncul barisan panjang pengantri BBM bersubsidi jenis Premium di SPBU di seluruh Indonesia, akibat kelangkaan pasokan.
Pembahasan soal BBM subsidi ini pun makin mengemuka dan sarat nuansa politis usai presiden SBY membacakan nota Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015 yang menetapkan tidak ada kebijakkan penting untuk mengurangi defisit anggaran yang sudah terlalu besar menanggung subsidi energi. Tensi drama meningkat ketika Karen Agustiawan, Direktur Utama Pertamina memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya yang mengundang sejuta tanda tanya dibaliknya. Klimaksnya, adalah penetapan status tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik. Meski penetapan status tersangka tidak terkait langsung dengan subsidi BBM, tapi penetapan Jero membuat lowong posisi menteri yang membuat pengaturan kebijakkan subsidi BBM ini makin tak jelas arah labuhannya.
Apa yang sebenarnya terjadi? Ada apa sih soal subsidi BBM ini? Kenapa begitu hiruk-pikuk?
Seperti kita ketahui bersama, energi atau dalam bahasa lebih sederhananya BBM, tak pelak merupakan unsur penggerak masyarakat. Bagaimana tidak, jutaan orang naik kendaraan umum setiap harinya berbahan bakar minyak. Jutaan lainnya menggunakan kendaraan pribadi, baik mobil atau motor, juga berbahan bakar minyak. Sektor ekonomi, industri, korporasi semuanya membutuhkan BBM dalam setiap aktivitas mereka, mulai memproduksi barang, sampai distribusi barang/logistik. BBM menjadi tak asing dan kebutuhannya sudah mendesak dalam kehidupan sehari-hari masyarakat perkotaan.
Permasalahan dimulai karena nilai subsidi BBM di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014 hanya cukup untuk bulan Oktober. Akhirnya terjadilah pembatasan pasokan Premium dan Solar yang membuat antrian panjang di SPBU di seluruh Indonesia yang dimaksudkan agar nilai subsidi cukup sampai akhir tahun. Artinya lewat Oktober, besar kemungkinan harga BBM bakal bebas subsidi, atau artinya harga BBM bersubsidi (baca: Premium dan Solar) bakal naik.
Sebetulnya BBM naik di bulan Oktober, merupakan keniscayaan, karena memang sudah tertera di APBN 2014. Namun masalah jadi makin berbau politis karena, presiden SBY mengesahkan postur RAPBN 2015 tak ada kebijakkan penghapusan subsidi energi.
Berdasarkan pemberitaan KONTAN, pada Sabtu (16/8) postur anggaran RAPBN 2015 untuk pendapatan negara adalah sebesar Rp 1.726,29 triliun. Adapun anggaran belanja RAPBN 2015 adalah sebesar Rp 2.019,86 triliun. Artinya ada defisit Rp 257,57 triliun. Alih-alih mengurangi defisit anggaran, negara malah mengerek subsidi energi 2015 menjadi sebesar Rp 433,5 triliun, membengkak Rp 30,48 triliun dari subsidi energi tahun ini.
Mengapa sarat politis? RAPBN kita defisit antara pendapatan dan belanja. Artinya pemerintahan baru Jokowi-JK yang bakal dimulai Oktober tidak punya cukup dana untuk melakukan program-program mereka. Gampangnya, Jokowi-JK bakal ga punya duit buat jalanin program mereka, karena 'ga diwarisin' duit dari SBY (walaupun hal tersebut bisa diubah di APBN-Perubahan 2015, namun butuh waktu panjang di legislasi) Tidak hanya itu, pemerintah Jokowi-JK bakal dicap 'Jahat' karena pasti menaikkan BBM, akibat keniscayaan APBN 2014 yang menyebutkan bahwa subsidi BBM bakal habis di Oktober.
Padahal banyak pihak menyarankan, ini adalah waktu yang tepat bagi SBY untuk menaikkan BBM. Pasalnya pemerintahan ini tidak perlu lagi sibuk urusi citra. Selain itu juga bisa memberikan ruang fiskal kepada Jokowi-JK agar punya dana dalam menerapkan kebijakkan di pemerintahan baru.
Pemerintah sendiri sebenarnya sudah memiliki banyak usulan dan kebijakkan untuk mengurangi pembengkakkan subsidi BBM ini. Mulai dari Radio Frequency Identification (RFID). Alat ini berfungsi untuk mengatur agar SPBU mengisikan BBM sesuai kuota. Sudah menganggarkan dana besar, tapi kebijakkan yang heboh di tahun 2011 itu, hingga saat ini menguap bagai angin entah kemana. Toh nyatanya, masih banyak kaum berada yang isi bensin Premium.
Yang paling anyar adalah usulan mengubah lubang tangki bensi dari Low Cost Green Car (LCGC) agar ukurannya hanya bisa diisi dengan selang / nozzle Pertamax. Untuk diketahui nozzle Premium lebih besar dari Pertamax. Jadi dengan mengecilkan lubang tangki bensin, diharapkan LCGC hanya bisa diisi Pertamax. Namun menurut hemat saya, kebijakkan ini pun aneh. Pasalnya populasi LCGC di Indonesia saat ini masih sedikit sekali. Sejak awal tahun sampai dengan Juli ini, mengutip Gaikindo (gabungan industri kendaraan bermotor Indonesia) jumlah LCGC yang terjual adalah 106.567 unit atau sebesar 14,5% . Membuat seluruh LCGC mengisi Pertamax tidak akan banyak memperbaiki defisit subsidi BBM.
Berbagai pejabat seperti Wamen ESDM, Ketua Kadin dan JK, mengatakan akar soal dari subsidi BBM ini adalah pemberian subsidi yang tidak tepat sasaran. Berbagai sumber menyebutkan 70% subsidi BBM dinikmati 'The Haves' yang berkendaraan Alphard, BMW, dan sejenisnya. Padahal mereka itu sangat mampu beli Pertamax bahkan Pertamax Plus.
"... padahal uang itu hanya habis pada knalpot-knalpot mobil. Mana mau kalian jalan jelek, rumah sakit tidak bisa dibangun, pertanian tidak bisa dibangun, tapi hanya habis dana itu habis di knalpot-knalpot mobil," ujar JK, mengutip omongan beliau dari berbagai media online. Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo dan Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Suryo Bambang Sulisto mengatakan memberikan subsidi BBM itu seperti menaburkan garam di air laut.
Suryo atau yang akrab disapa SBS mengatakan bahwa akibat subsidi BBM yang terus membengkak ini, pembangunan tidak berjalan. "Bayangkan satu triliun lebih habis setiap harinya buat dibakar di knalpot-knalpot mobil. Berikan satu provinsi lima triliun saja, lalu 50%nya untuk pembangunan infrastruktur, bayangkan ekonomi Indonesia berkembangnya seperti apa?" ujar SBS, Kamis (12/9).
"Dengan uang sekitar Rp 400 triliun hasil penghematan subsidi itu Indonesia bisa membanguna apa saja," ujar SBS Namun permasalahannya mencabut subsidi BBM tidak semudah membalikkan telapak tangan.
Pasalnya ada sekelompok oknum yang kepetingannya terganggu. Yang teranyar adalah temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan total transaksi senilai total Rp 1,3 triliun pada seorang pegawai negeri sipil (PNS) di Batam. Si oknum tersebut memiliki pulau, karaoke, dan toko. Si oknum tersebut diduga bermain di jaringan mafia selundupan BBM. Itu baru satu dari banyak 'pemain' lainnya.
Belum lagi pemain yang ekspor dan impor BBM. Seperti diketahui Indonesia belum mempunyai refinery untuk mengolah minyak mentah jadi BBM. Jadi kita itu selama ini ambil minyak mentah, kita ekspor, dan kita impor balik setelah diolah refinery menjadi BBM. Nah di siklus inilah diduga banyak pemain menadah cipratan keuntungannya.
Lalu baik gimana?
Menurut hemat saya pribadi hapuskan sajalah subsidi BBM ke 70% orang yang tidak berhak itu. Caranya? Gampang, larang semua mobil pribadi untuk isi Premium. Mereka itu mampu beli Pertamax. Tapi tetap berikan subsidi ke angkutan umum, dan angkutan barang / logistik.
Menurut saya ini merupakan solusi yang paling ideal untuk Indonesia. Supaya inflasi tetap landai (karena tidak ada snowball efek dari kenaikkan tarif kendaraan umum dan biaya logistik distribusi perdagangan) dan tidak ada gejolak sosial yang berarti (karena kalangan menengah ke bawah tidak terlalu tergencet inflasi). Kalau mobil pribadi kan yang kena dampaknya hanya kaum berada saja, kalangan luas tidak berdampak inflasi.
Solusi ini tidak perlu biaya besar dan proyek canggih seperti RFID, yang sekarang juga tidak jelas juntrungannya. Selain itu juga tidak perlu bersusah payah mengecilkan lubang tanki bensin mobil apa segala macam. Simpel, hanya perkuat pengawasan dan ketegasan peraturan bahwa mobil pribadi dilarang isi Premium. Di sisi lain perlu penguatan hukum untuk menindak tegas para penyelundup BBM dan jaringan mafia migas itu.
Lalu uang hasil penghematan subsidinya bisa dialokasi pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Bayangkan ada ribuan rumah sakit, dan sekolah serta ratusan proyek infrastruktur di seluruh Indonesia, yang bisa dibikin dari uang hasil penghematan subsidi tersebut.
Selain itu menurut hitungan kasar SBS, untuk membikin satu refenery butuh sekitar Rp 80 triliun. Setidaknya jika yang dihemat 70%nya dari pencabutan ke 'The Haves' saja kita bisa 280 triliun. Dengan uang itu kita bisa bikin 2-3 refenery, sehingga Indonesia tidak perlu impor BBM lagi.
Ibarat kanker, subsidi BBM memang sudah menyandera anggaran pembangunan, dan membangkrutkan negara. Untuk menyembuhkan kanker perlu pengobatan yang rasanya pahit, tapi setelah itu badan akan kembali sehat dan bugar. Seperti Indonesia, paska dicabut subsidi BBM, pasti akan ada inflasi (walaupun bisa diminimalkan apabila dengan skenario pengawasan 70% itu), tapi setelah itu pembangunan bisa terstimulus dan ekonomi Indonesia bisa maju
Inilah yang perlu dipahami masyarakat Indonesia kebanyakkan. Mayoritas berpendapat bahwa pencabutan subsidi BBM ini akan memiskinkan (karena ada potensi terkereknya inflasi). Sebetulnya ini bukan pencabutan subsidi, tapi realokasi subsidi ke pembangunan yang lebih berguna, daripada triliunan rupiah per harinya hanya berakhir di knalpot mobil (pribadi).
"Wah-wah menyedihkan sekali," ujar Tukul sambil turun dari mobil dan menghampiri sang pemilik mobil Alphard itu.
"Eh mas Tukul ada apa ya?" ujar sang pemilik mobil menyapa Tukul yang lewat di depan mobilnya.
"Mobil mewah begini kok pakai bensin Premium?" ujar Tukul dengan nada ketus
"Pakai bensin Premium saja kan bisa jalan, Mas."
"Wah kalau gitu nggak peduli sama mobilnya dan nggak peduli sama bangsa dan negara. Mengharukan!" tutup Tukul. Sejurus kemudian, muncul logo Pertamax dibarengi tulisan "Pertamax lebih baik."
Demikian Tukul Arwana dalam iklan televisi yang dibuat Pertamina untuk kampanyekan, lebih tepatnya sebuah sentilan, kepada kalangan menengah ke atas yang masih hobi mengisi Premium (BBM bersubsidi), agar membeli Pertamax (BBM non-subsidi) untuk mobilnya. Agaknya iklan kampanye yang disiarkan di berbagai stasiun televisi beberapa tahun lalu ini, perlu lebih sering ditayangkan lagi saat ini. Pasalnya, subsidi BBM yang salah sasaran ini jadi salah satu 'gara-gara utama' soal BBM belakangan ini.
Beberapa bulan yang lalu ramai perdebatan soal peraturan pembatasan subsidi untuk BBM jenis Solar berdasarkan waktu-waktu tertentu. Tak lama berselang, ramai muncul barisan panjang pengantri BBM bersubsidi jenis Premium di SPBU di seluruh Indonesia, akibat kelangkaan pasokan.
Pembahasan soal BBM subsidi ini pun makin mengemuka dan sarat nuansa politis usai presiden SBY membacakan nota Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015 yang menetapkan tidak ada kebijakkan penting untuk mengurangi defisit anggaran yang sudah terlalu besar menanggung subsidi energi. Tensi drama meningkat ketika Karen Agustiawan, Direktur Utama Pertamina memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya yang mengundang sejuta tanda tanya dibaliknya. Klimaksnya, adalah penetapan status tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik. Meski penetapan status tersangka tidak terkait langsung dengan subsidi BBM, tapi penetapan Jero membuat lowong posisi menteri yang membuat pengaturan kebijakkan subsidi BBM ini makin tak jelas arah labuhannya.
Apa yang sebenarnya terjadi? Ada apa sih soal subsidi BBM ini? Kenapa begitu hiruk-pikuk?
Seperti kita ketahui bersama, energi atau dalam bahasa lebih sederhananya BBM, tak pelak merupakan unsur penggerak masyarakat. Bagaimana tidak, jutaan orang naik kendaraan umum setiap harinya berbahan bakar minyak. Jutaan lainnya menggunakan kendaraan pribadi, baik mobil atau motor, juga berbahan bakar minyak. Sektor ekonomi, industri, korporasi semuanya membutuhkan BBM dalam setiap aktivitas mereka, mulai memproduksi barang, sampai distribusi barang/logistik. BBM menjadi tak asing dan kebutuhannya sudah mendesak dalam kehidupan sehari-hari masyarakat perkotaan.
Sebetulnya BBM naik di bulan Oktober, merupakan keniscayaan, karena memang sudah tertera di APBN 2014. Namun masalah jadi makin berbau politis karena, presiden SBY mengesahkan postur RAPBN 2015 tak ada kebijakkan penghapusan subsidi energi.
Berdasarkan pemberitaan KONTAN, pada Sabtu (16/8) postur anggaran RAPBN 2015 untuk pendapatan negara adalah sebesar Rp 1.726,29 triliun. Adapun anggaran belanja RAPBN 2015 adalah sebesar Rp 2.019,86 triliun. Artinya ada defisit Rp 257,57 triliun. Alih-alih mengurangi defisit anggaran, negara malah mengerek subsidi energi 2015 menjadi sebesar Rp 433,5 triliun, membengkak Rp 30,48 triliun dari subsidi energi tahun ini.
Mengapa sarat politis? RAPBN kita defisit antara pendapatan dan belanja. Artinya pemerintahan baru Jokowi-JK yang bakal dimulai Oktober tidak punya cukup dana untuk melakukan program-program mereka. Gampangnya, Jokowi-JK bakal ga punya duit buat jalanin program mereka, karena 'ga diwarisin' duit dari SBY (walaupun hal tersebut bisa diubah di APBN-Perubahan 2015, namun butuh waktu panjang di legislasi) Tidak hanya itu, pemerintah Jokowi-JK bakal dicap 'Jahat' karena pasti menaikkan BBM, akibat keniscayaan APBN 2014 yang menyebutkan bahwa subsidi BBM bakal habis di Oktober.
Padahal banyak pihak menyarankan, ini adalah waktu yang tepat bagi SBY untuk menaikkan BBM. Pasalnya pemerintahan ini tidak perlu lagi sibuk urusi citra. Selain itu juga bisa memberikan ruang fiskal kepada Jokowi-JK agar punya dana dalam menerapkan kebijakkan di pemerintahan baru.
Pemerintah sendiri sebenarnya sudah memiliki banyak usulan dan kebijakkan untuk mengurangi pembengkakkan subsidi BBM ini. Mulai dari Radio Frequency Identification (RFID). Alat ini berfungsi untuk mengatur agar SPBU mengisikan BBM sesuai kuota. Sudah menganggarkan dana besar, tapi kebijakkan yang heboh di tahun 2011 itu, hingga saat ini menguap bagai angin entah kemana. Toh nyatanya, masih banyak kaum berada yang isi bensin Premium.
Yang paling anyar adalah usulan mengubah lubang tangki bensi dari Low Cost Green Car (LCGC) agar ukurannya hanya bisa diisi dengan selang / nozzle Pertamax. Untuk diketahui nozzle Premium lebih besar dari Pertamax. Jadi dengan mengecilkan lubang tangki bensin, diharapkan LCGC hanya bisa diisi Pertamax. Namun menurut hemat saya, kebijakkan ini pun aneh. Pasalnya populasi LCGC di Indonesia saat ini masih sedikit sekali. Sejak awal tahun sampai dengan Juli ini, mengutip Gaikindo (gabungan industri kendaraan bermotor Indonesia) jumlah LCGC yang terjual adalah 106.567 unit atau sebesar 14,5% . Membuat seluruh LCGC mengisi Pertamax tidak akan banyak memperbaiki defisit subsidi BBM.
Berbagai pejabat seperti Wamen ESDM, Ketua Kadin dan JK, mengatakan akar soal dari subsidi BBM ini adalah pemberian subsidi yang tidak tepat sasaran. Berbagai sumber menyebutkan 70% subsidi BBM dinikmati 'The Haves' yang berkendaraan Alphard, BMW, dan sejenisnya. Padahal mereka itu sangat mampu beli Pertamax bahkan Pertamax Plus.
"... padahal uang itu hanya habis pada knalpot-knalpot mobil. Mana mau kalian jalan jelek, rumah sakit tidak bisa dibangun, pertanian tidak bisa dibangun, tapi hanya habis dana itu habis di knalpot-knalpot mobil," ujar JK, mengutip omongan beliau dari berbagai media online. Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo dan Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Suryo Bambang Sulisto mengatakan memberikan subsidi BBM itu seperti menaburkan garam di air laut.
Suryo atau yang akrab disapa SBS mengatakan bahwa akibat subsidi BBM yang terus membengkak ini, pembangunan tidak berjalan. "Bayangkan satu triliun lebih habis setiap harinya buat dibakar di knalpot-knalpot mobil. Berikan satu provinsi lima triliun saja, lalu 50%nya untuk pembangunan infrastruktur, bayangkan ekonomi Indonesia berkembangnya seperti apa?" ujar SBS, Kamis (12/9).
"Dengan uang sekitar Rp 400 triliun hasil penghematan subsidi itu Indonesia bisa membanguna apa saja," ujar SBS Namun permasalahannya mencabut subsidi BBM tidak semudah membalikkan telapak tangan.
Pasalnya ada sekelompok oknum yang kepetingannya terganggu. Yang teranyar adalah temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan total transaksi senilai total Rp 1,3 triliun pada seorang pegawai negeri sipil (PNS) di Batam. Si oknum tersebut memiliki pulau, karaoke, dan toko. Si oknum tersebut diduga bermain di jaringan mafia selundupan BBM. Itu baru satu dari banyak 'pemain' lainnya.
Belum lagi pemain yang ekspor dan impor BBM. Seperti diketahui Indonesia belum mempunyai refinery untuk mengolah minyak mentah jadi BBM. Jadi kita itu selama ini ambil minyak mentah, kita ekspor, dan kita impor balik setelah diolah refinery menjadi BBM. Nah di siklus inilah diduga banyak pemain menadah cipratan keuntungannya.
Lalu baik gimana?
Menurut hemat saya pribadi hapuskan sajalah subsidi BBM ke 70% orang yang tidak berhak itu. Caranya? Gampang, larang semua mobil pribadi untuk isi Premium. Mereka itu mampu beli Pertamax. Tapi tetap berikan subsidi ke angkutan umum, dan angkutan barang / logistik.
Menurut saya ini merupakan solusi yang paling ideal untuk Indonesia. Supaya inflasi tetap landai (karena tidak ada snowball efek dari kenaikkan tarif kendaraan umum dan biaya logistik distribusi perdagangan) dan tidak ada gejolak sosial yang berarti (karena kalangan menengah ke bawah tidak terlalu tergencet inflasi). Kalau mobil pribadi kan yang kena dampaknya hanya kaum berada saja, kalangan luas tidak berdampak inflasi.
Solusi ini tidak perlu biaya besar dan proyek canggih seperti RFID, yang sekarang juga tidak jelas juntrungannya. Selain itu juga tidak perlu bersusah payah mengecilkan lubang tanki bensin mobil apa segala macam. Simpel, hanya perkuat pengawasan dan ketegasan peraturan bahwa mobil pribadi dilarang isi Premium. Di sisi lain perlu penguatan hukum untuk menindak tegas para penyelundup BBM dan jaringan mafia migas itu.
Lalu uang hasil penghematan subsidinya bisa dialokasi pembangunan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Bayangkan ada ribuan rumah sakit, dan sekolah serta ratusan proyek infrastruktur di seluruh Indonesia, yang bisa dibikin dari uang hasil penghematan subsidi tersebut.
Selain itu menurut hitungan kasar SBS, untuk membikin satu refenery butuh sekitar Rp 80 triliun. Setidaknya jika yang dihemat 70%nya dari pencabutan ke 'The Haves' saja kita bisa 280 triliun. Dengan uang itu kita bisa bikin 2-3 refenery, sehingga Indonesia tidak perlu impor BBM lagi.
Ibarat kanker, subsidi BBM memang sudah menyandera anggaran pembangunan, dan membangkrutkan negara. Untuk menyembuhkan kanker perlu pengobatan yang rasanya pahit, tapi setelah itu badan akan kembali sehat dan bugar. Seperti Indonesia, paska dicabut subsidi BBM, pasti akan ada inflasi (walaupun bisa diminimalkan apabila dengan skenario pengawasan 70% itu), tapi setelah itu pembangunan bisa terstimulus dan ekonomi Indonesia bisa maju
Inilah yang perlu dipahami masyarakat Indonesia kebanyakkan. Mayoritas berpendapat bahwa pencabutan subsidi BBM ini akan memiskinkan (karena ada potensi terkereknya inflasi). Sebetulnya ini bukan pencabutan subsidi, tapi realokasi subsidi ke pembangunan yang lebih berguna, daripada triliunan rupiah per harinya hanya berakhir di knalpot mobil (pribadi).
Thursday, August 28, 2014
It's always nice to come back there
Saya selalu senang kembali ke tempat ini. Literaly, and meaningly. 4 tahun yang menyenangkan buat saya. Berkembang, suka, duka, cinta, dedikasi, dibenci, disegani, dihargai, dinanti... walah akeh-lah. Kampusku. Gombal? ben wae, nyatane aku seneng kok bola-bali ning kene! hahaha
Saya selalu suka udara sore seperti dahulu saat pulang kuliah. Bedanya dulu bermobil sekarang bermotor. Dulu musik mengalun, sekarang saya bernyanyi.
5 tahun lalu jadi MABA, dan Selasa kemarin saya (serasa kek alumni yang bener aja) ngasih ceramah soal hidup jdi mahasiswa ilkom UMN. hahaha makasih ya I'M Kom atas kepercayaannya.
It's always nice to come back there! :)
Saya selalu suka udara sore seperti dahulu saat pulang kuliah. Bedanya dulu bermobil sekarang bermotor. Dulu musik mengalun, sekarang saya bernyanyi.
5 tahun lalu jadi MABA, dan Selasa kemarin saya (serasa kek alumni yang bener aja) ngasih ceramah soal hidup jdi mahasiswa ilkom UMN. hahaha makasih ya I'M Kom atas kepercayaannya.
It's always nice to come back there! :)
Genderang Perang Bernama MEA
Namanya
Soedirman. Meskipun penyakit Tuberkulosis menggerogoti tubuhnya, ia
terus memimpin pasukannya mengusir penjajah. Perkenalkan namanya Thomas
Matulessy atau lebih akrab dipanggil Kapitan Pattimura. Bersama
pasukannya, ia berhasil menghancurkan benteng pertahanan Belanda,
Benteng Duurstede. Dari ujung Barat Indonesia, kita mengenal Cut Nyak
Dien, yang berjuang melawan Belanda sampai akhir hayatnya. Tak terhitung
juga pahlawan lainnya yang rela pertaruhkan nyawanya untuk kemerdekaan
Indonesia.
Bertahun-tahun
yang lalu para pejuang gugur demi dalam peperangan mengusir penjajah
dan memperjuangkan kemerdekaan. Bagaimana dengan kita saat ini?
Seperti
yang kita ketahui bersama, tahun depan Indonesia dan negara-negara Asia
Tenggara lainnya akan memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
Kesepakatan tersebut menandai pasar bebas di kawasan Asia Tenggara.
Implikasinya, akan terjadi kebebasan perdagangan dan arus pertukaran
tenaga kerja di Asia Tenggara. Artinya barang-barang impor dan tenaga
kerja asing bakal lebih bebas masuk. Namun juga sebaliknya barang-barang
produksi dan tenaga kerja dalam negeri juga bisa lebih mudah keluar ke
negara-negara Asia Tenggara.
Indonesia
dengan jumlah penduduk yang mencapai 250 juta orang dan pertumbuhan
ekonomi yang mencapai 6 persen per tahun merupakan pasar yang sangat
potensial, baik untuk pelaku usaha dalam maupun luar neger. Kesepakatan
MEA ini ibarat pisau bermata dua. Apabila kita bisa mempersiapkan diri
dengan baik, Indonesia bisa menjadi rajanya Asia Tenggara di bidang
ekonomi. Barang-barang produksi dan tenaga kerja Indonesia bisa tersebar
di seluruh negara Asia Tenggara. Namun sebaliknya, apabila kita tidak
mempersiapkan diri dengan baik, Indonesia bakal kembali "terjajah"
dengan gempuran barang-barang impor, tenaga kerja dan berbagai
kepentingan pihak asing. Agaknya tidak berlebihan jika MEA disebut
sebagai "perang" untuk generasi saat ini.
Pertanyaannya, apakah Indonesia, khususnya sektor Industri sudah siap menghadapi MEA?
Berdasarkan
data dari Kementerian Perindustrian, baru sekitar 31% dari total sektor
industri manufaktur yang memiliki daya saing pada masyarakat ekonomi
Asean yang akan dimulai akhir tahun depan.
MS Hidayat, Menteri Perindustrian mengatakan bahwa daya saing industri manufaktur nasional dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) baru mencapai 31%. Angka tersebut diperoleh dari 3.998 pos tarif yang terdiri dari berbagai sektor industri manufaktur, baru 1.250 pos tarif atau 31,26% sektor industri yang dinyatakan siap menghadapi MEA. "Sisanya masuk dalam kategori rendah, dan diperkirakan bakal mengalami kesulitan saat MEA dilaksanakan," ujar Harjanto, Direktur Basis Industri Manufaktur Kemenperin..
Ia menjelaskan penghitungan daya saing itu dilakukan dengan menghitung nilai ekspor, impor dan penghitungan indeks dan tren dari Revealed Competitive Advantage (RCA). Setelah menghitungnya, Kemenperin melakukan pemetaan pos tarif sektor industri manufaktur tersebut dalam empat kelompok yaitu sektor industri kelompok K1, K2, K3, K4.
Kelompok K1 memiliki nilai paling tinggi. Adapun indikatornya adalah memiliki ekspor di atas US$ 10 juta dan impor di bawah US$ 5 juta dan memiliki indeks dan tren RCA positif. Sementara kelompok K2, memiliki indikator yang serupa dengan kelompok K1, namun memiliki tren RCA yang negatif. Sektor industri yang tergolong K1 dan K2 adalah industri logam, karet, tekstil, makanan dan minuman, serta otomotif.
Adapun untuk kelompok K3 adalah kelompok industri yang memiliki nilai ekspor dibawah US$ 10 juta dan impor diatas US$ 5 juta, dengan indeks RCA negatif namim tren RCA postif. Sementara itu untuk kelompok K4 adalah kelompok industri yang nilai ekspornya di bawah US$ 10 juta, dan impor di atas US$ 5 juta, serta memiliki indeks serta tren RCA yang negatif. Sektor industri yang masuk dalam kategori K3 dan K4 adalah industri semen, industri keramik dan industri pakaian jadi.
Hidayat mengatakan berdasarkan perhitungan tersebut pihaknya akan memilah menjadi dua kelompok, yaitu kelompok ofensif dan kelompok defensif. "Kelompok industri yang tergolong ofensif adalah kelompok industri yang kami andalkan untuk ekspansi dan rebut pasar luar negeri. Sedangkan kelompok industri defensif adalah kelompok industri yang kami andalkan untuk pertahankan pasar dalam negeri," terang Hidayat.
Kelompok industri yang tergolong ofensif adalah industri logam, karet, tekstil, makanan dan minuman, serta otomotif. Sedangkan kelompok industri yang defensif adalah industri garmen, alas kaki, semen dan keramik.
Berdasarkan data World Bank, kekuatan ekonomi Indonesia berada di peringkat 16 di dunia dan terbesar di antara negara ASEAN. Kontribusi PDB Indonesia mencapai 38,67% dari total PDB negara ASEAN. Namun di sisi lain, tahun ini peringkat daya saing Indonesia di posisi 38 di bawah Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Thailand. Peringkat kemudahan berbisnis Indonesia di nomor 120, jauh di bawah Vietnam. Rendahnya daya saing bisa mengakibatkan Indonesia hanya menjadi tujuan pasar bagi negara tetangga.
Hidayat mengatakan bahwa daya saing industri merupakan pekerjaan yang harus terus menerus ditingkatkan. Ia mengatakan bahwa dalam Undang-Undang No 3 tahun 2014 tentang Perindustrian adalah dasar persiapan Indonesia untuk sektor industri hingga 20 tahun ke depan. "Jadi kalau undang-undang itu bisa dijalankan dengan Rancangan Peraturan Pemerintah turunan UU itu, itu adalah roadmap industri nasional yang untuk 20 tahun ke depan. Itu menjadi semacam GBHN [Garis Besar Haluan Negara] di bidang industri," ujar Hidayat.
MS Hidayat, Menteri Perindustrian mengatakan bahwa daya saing industri manufaktur nasional dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) baru mencapai 31%. Angka tersebut diperoleh dari 3.998 pos tarif yang terdiri dari berbagai sektor industri manufaktur, baru 1.250 pos tarif atau 31,26% sektor industri yang dinyatakan siap menghadapi MEA. "Sisanya masuk dalam kategori rendah, dan diperkirakan bakal mengalami kesulitan saat MEA dilaksanakan," ujar Harjanto, Direktur Basis Industri Manufaktur Kemenperin..
Ia menjelaskan penghitungan daya saing itu dilakukan dengan menghitung nilai ekspor, impor dan penghitungan indeks dan tren dari Revealed Competitive Advantage (RCA). Setelah menghitungnya, Kemenperin melakukan pemetaan pos tarif sektor industri manufaktur tersebut dalam empat kelompok yaitu sektor industri kelompok K1, K2, K3, K4.
Kelompok K1 memiliki nilai paling tinggi. Adapun indikatornya adalah memiliki ekspor di atas US$ 10 juta dan impor di bawah US$ 5 juta dan memiliki indeks dan tren RCA positif. Sementara kelompok K2, memiliki indikator yang serupa dengan kelompok K1, namun memiliki tren RCA yang negatif. Sektor industri yang tergolong K1 dan K2 adalah industri logam, karet, tekstil, makanan dan minuman, serta otomotif.
Adapun untuk kelompok K3 adalah kelompok industri yang memiliki nilai ekspor dibawah US$ 10 juta dan impor diatas US$ 5 juta, dengan indeks RCA negatif namim tren RCA postif. Sementara itu untuk kelompok K4 adalah kelompok industri yang nilai ekspornya di bawah US$ 10 juta, dan impor di atas US$ 5 juta, serta memiliki indeks serta tren RCA yang negatif. Sektor industri yang masuk dalam kategori K3 dan K4 adalah industri semen, industri keramik dan industri pakaian jadi.
Hidayat mengatakan berdasarkan perhitungan tersebut pihaknya akan memilah menjadi dua kelompok, yaitu kelompok ofensif dan kelompok defensif. "Kelompok industri yang tergolong ofensif adalah kelompok industri yang kami andalkan untuk ekspansi dan rebut pasar luar negeri. Sedangkan kelompok industri defensif adalah kelompok industri yang kami andalkan untuk pertahankan pasar dalam negeri," terang Hidayat.
Kelompok industri yang tergolong ofensif adalah industri logam, karet, tekstil, makanan dan minuman, serta otomotif. Sedangkan kelompok industri yang defensif adalah industri garmen, alas kaki, semen dan keramik.
Suryo Bambang Sulisto, Ketuam Umum Kamar Dagang dan Industri
(KADIN) Indonesia mengatakan salah satu cara untuk menjaga Indonesia
agar tidak digempur produk negara lain adalah dengan menerapkan dan
menggalakkan standar nasional Indonesia (SNI).
Achmad Widjaya, Vice Chariman Committee on
Standardization and Quality Kadin Indonesia, mengatakan bahwa makanan
dan minuman ini paling gampang diserang isu soal standarisasinya. Selain
itu pihaknya juga mengatakan setelah industri makanan minuman, sektor
yang perlu segera ditetapkan standarisasinya adalah industri keramik dan
kaca. Achmad menjelaskan produk dalam negeri dari dua sektor industri
ini ketat persaingannya dengan produk dari luar negeri. "Pesaing terkuat
datang dari China, ancaman terdekat datang dari Vietnam," ujar Achmad.
Berdasarkan data World Bank, kekuatan ekonomi Indonesia berada di peringkat 16 di dunia dan terbesar di antara negara ASEAN. Kontribusi PDB Indonesia mencapai 38,67% dari total PDB negara ASEAN. Namun di sisi lain, tahun ini peringkat daya saing Indonesia di posisi 38 di bawah Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Thailand. Peringkat kemudahan berbisnis Indonesia di nomor 120, jauh di bawah Vietnam. Rendahnya daya saing bisa mengakibatkan Indonesia hanya menjadi tujuan pasar bagi negara tetangga.
Franky Sibarani, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia mengatakan
bahwa pada dasarnya industri manufaktur Indonesia memang tidak terlalu
kuat. Pasalnya industri ini masih memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan
itu adalah masih tingginya ketergantung industri dengan bahan baku
impor, mahalnya biaya energi, mahalnya biaya logistik, mahalnya bunga
bank untuk pendanaan, serta masalah pengupahan dan ketenagakerjaan.
"Meskipun itu bukan indikator satu-satunya soal daya saing, tapi saya
kira masalah-masalah inilah yang menghambat pertumbuhan daya saing
industri," ujar Franky pada Minggu (6/7). Selain itu ia mengatakan ada
kesan dari pemerintah tidak solid mempersiapkan Indonesia menghadapi
MEA, dan ada kesan bahwa pemerintah menelantarkan pengusaha berjuang
sendiri menghadapi MEA.
Ia mengatakan alih-alih ada wacana membatalkan MEA,
Indonesia justru harus segera membenahi diri untuk meningkatkan daya
saing. "Sulit untuk membatalkan MEA," ujar Franky. Untuk bisa mengejar
daya saing Franky mengatakan pemerintah yang mendatang harus bisa
membenahi hal-hal tersebut. "Dorong kebijakkan untuk kepastian bahan
baku, biaya logistik murah, beban energi murah, dan bunga bank yang
murah," ujar Franky
Hidayat mengatakan bahwa daya saing industri merupakan pekerjaan yang harus terus menerus ditingkatkan. Ia mengatakan bahwa dalam Undang-Undang No 3 tahun 2014 tentang Perindustrian adalah dasar persiapan Indonesia untuk sektor industri hingga 20 tahun ke depan. "Jadi kalau undang-undang itu bisa dijalankan dengan Rancangan Peraturan Pemerintah turunan UU itu, itu adalah roadmap industri nasional yang untuk 20 tahun ke depan. Itu menjadi semacam GBHN [Garis Besar Haluan Negara] di bidang industri," ujar Hidayat.
Siap
tidak siap, Indonesia bakal memasuk medan peperangan bersama negara
Asia Tenggara lainnya dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN. Indonesia harus
bergegas berlari mempersiapkan diri agar keluar sebagai pemenang dalam
'peperangan' era kini.
---------------------------------------------------------------------------------------
Naskah asli berita yang kukirimkan ke kantorku untuk terbit 26 Agustus 2014
Subscribe to:
Posts (Atom)